Korea-ASEAN Solidarity Initiative: Strategi Korea Selatan Membangun Kawasan Indo-Pasifik Hadapi Pesaing AS-China

Dalam kepemimpinan Presiden Yoon Suk-yeol, pemerintah Korea Selatan memiliki tujuan untuk merilis strategi Indo-Pasifiknya sendiri pada akhir tahun 2022. Namun demikian, masih ada keraguan apakah Korea Selatan dapat memainkan peran strategis yang lebih besar di luar Semenanjung Korea, dan bekerja sama dengan aktor yang berpikiran sama untuk memperkuat arsitektur keamanan kawasan. Dengan ini, kita bisa melihat perbedaan sekaligus evolusi kebijakan luar negeri Korea Selatan di Indo-Pasifik di era pemerintahan Moon Jae-in dan pemerintahan Yoon Suk-yeol. Selain itu, ada yang menarik yang datang dari sektor lainnya, seperti sektor ekonomi dan pertahanan.

Kebijakan yang dibuat oleh Yoon ini lebih merujuk kepada pendekatan Korea Selatan terhadap negara di kawasan Indo-Pasifik. Pendekatan ini adalah upaya membangun kerjasama yang kuat antara negara di kawasan Indo-Pasifik untuk melawan negara AS-China. Banyak yang berpendapat bahwa Korea Selatan bisa menjadi aktor penting dalam sektor ekonomi.

Selain itu, Korean-Asean Solidarity Inisiative (KASI) juga lebih fokus kepada mempromosikan kebebasan, perdamaian, dan kemakmuran di wilayah Indo-Pasifik melawan pesaing berat AS dan China.

Dengan demikian, Korsel juga memperkuat tata tertib internasional yang berbasis aturan pada norma-norma universal dengan diikuti tatanana kawasan yang harmonos dan dapat bermanfaat untuk bersama. KASI juga diharapkan bisa menjadi salah satu episentrum perdamaian dan kemakmuran untuk kawasan Indo-Pasifik lebih baik.

Dalam bagian ini juga, sebenernya ada kebuah ketergantungan yang tidak bisa di hindari oleh Korea Selatan. Ini membongkar bagaimana ketergantungan Korea Selatan pada aliansi AS, keinginannya untuk pengakuan global, dan tujuan jangka panjangnya untuk otonomi kebijakan luar negeri yang lebih besar terkadang berbenturan, mengakibatkan ambivalensi strategis pada masalah kebijakan luar negeri yang melampaui Asia Timur Laut.

Selain itu, kebijakan ini menunjukkan persepsi ambivalensi strategis Korea Selatan di Indo-Pasifik di antara sekutu A.S. di Asia. Sekutu dan mitra A.S. termasuk Jepang, Australia, dan Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) melihat peran Korea Selatan di Indo-Pasifik sebagai hal yang tidak penting. Sehingga Korea Selatan ingin membangun kembali negara-negara di kawasan Indo-Pasifik menjadi aktor penting dalam berbagai sektor, salah satunya ekonomi dan pertahanan.

Kemudian, upaya pemerintah Yoon baru-baru ini untuk mengarahkan kembali kebijakan luar negerinya sejalan dengan sekutu AS lainnya untuk memainkan peran strategis regional dan global yang lebih besar. Ini menekankan perlunya mengembangkan strategi yang secara langsung memajukan kepentingan nasional Korea Selatan, sambil menjelaskan bagaimana kepentingan geopolitik Korea Selatan sejalan dengan Amerika Serikat dan mitra lain yang berpikiran sama. Ringkasan kebijakan diakhiri dengan menyoroti peluang dan risiko politik yang dihadapi pemerintah Yoon dalam menerapkan strategi Indo-Pasifik.

Amerika Serikat adalah kekuatan Indo-Pasifik terkemuka dengan kepentingan tetap dalam mempertahankan jaringan aliansi yang kuat dan memelihara tatanan kawasan yang bebas dan terbuka yang menghasilkan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran ekonomi. Indo-Pasifik adalah kawasan dinamis yang mengalami perubahan jalur kerja sama keamanan dan ekonomi, karena jaringan minilateral terus berkembang dan perjanjian perdagangan besar mulai berlaku. Perkembangan paling signifikan di Indo-Pasifik adalah munculnya China sebagai pesaing setara Amerika Serikat.

Strategi Korea Selatan dalam Korea-Asean Solidarity Inisiative

Untuk mempertahankan kepentingan dan upaya A.S. di Indo-Pasifik, banyak strategi yang di lakukan agar kerjasama tetap berjalan dengan baik.

1.      Memperdalam aliansi, kemitraan, dan koalisi.

A.S. harus memperdalam aliansi keamanannya, meningkatkan prakarsa kerja sama minilateral seperti Quad, terlibat secara aktif dengan Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan masing-masing anggotanya, termasuk Indonesia, Singapura, dan Vietnam; memperdalam hubungan dengan India; dan menggandakan upaya untuk mempromosikan kolaborasi trilateral AS-Jepang-Korea.

2.      Meningkatkan keterlibatan dan peluang ekonomi.

Amerika Serikat harus berusaha untuk mendapatkan hasil yang berarti secara ekonomi melalui Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF), menyusun inisiatif ketahanan rantai pasokan yang mendorong kohesi dengan mitra A.S., ikut serta dalam perjanjian perdagangan digital, dan memulihkan liberalisasi perdagangan ke perangkat kebijakannya. Amerika Serikat harus mengejar keanggotaan dalam Kemitraan Trans-Pasifik Komprehensif dan Progresif (CPTPP) untuk memajukan kepentingan ekonomi dan kebijakan luar negerinya, dan harus berkoordinasi dengan sekutu dan mitra untuk memberikan pembiayaan infrastruktur untuk memungkinkan konektivitas regional dalam domain fisik dan digital.

3.      Meningkatkan pencegahan dan mempertahankan perdamaian yang panjang.

 Mengenai kebijakan Taiwan, Amerika Serikat harus meningkatkan komunikasi dengan Beijing dan Taipei untuk memperkuat pencegahan dan jaminan serta menetapkan langkah-langkah penghindaran konflik. Mengingat provokasi nuklir dan misil Korea Utara, Amerika Serikat harus terus meyakinkan sekutunya, khususnya Korea Selatan, tentang komitmennya untuk memperpanjang pencegahan, sambil memberikan ruang untuk keterlibatan jika rezim Korea Utara memutuskan untuk kembali ke meja perundingan. Karena China terus melakukan langkah agresif untuk menegakkan klaim kedaulatannya yang luas di laut China Timur dan China Selatan, Amerika Serikat harus terus menegaskan pentingnya tatanan maritim berbasis aturan yang mencakup kebebasan laut dan perdagangan tanpa hambatan. .

Strategi Indo-Pasifik Korea Selatan di tengah persaingan strategis antara China dan Amerika Serikat dan invasi Rusia yang sedang berlangsung ke Ukraina kemungkinan akan menghadapi tantangan yang tak terhitung jumlahnya di berbagai domain. Salah satu area yang paling rentan bagi Seoul adalah denuklirisasi Korea Utara dan penyatuan kembali Semenanjung Korea. Korea Utara menimbulkan ancaman militer langsung dan segera ke Korea Selatan. Dalam keadaan seperti itu, masalah proliferasi dan penyatuan nuklir telah dibahas di berbagai platform multilateral, minilateral, dan bilateral; Namun, kami belum melihat adanya peningkatan.